www.lampungpagi.com
06:11 WIB - Rumah dan Satu Unit Mobil Xenia Hangus Dilalap Sijago Merah | 08:12 WIB - Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Terus Memicu Perbaikan | 08:04 WIB - Wapres Jusuf Kalla Akan Membuka Rakernas Tarbiyah di Lampung | 08:00 WIB - Pemprov Lampung Dukung Pengurus Persi Cegah Penyakit Ginjal | 07:56 WIB - Dinas PUPR Provinsi Lampung Gelar Bimtek Jalan dan Jembatan | 07:50 WIB - Balitbangda Tangkap Peluang Riset Pengembangan Kopi Robusta
 
Darurat Politik Uang, Lampung Selatan-Pesawaran-Tubaba Membara
Jumat, 06/07/2018 - 19:48:09 WIB
Ratusan massa Kopdar menggelar aksinya di kantor Bupati dan DPRD Lamsel setelah long march dari Lapangan Cipta Karya di Kalianda, Jumat (6/7/2018) mulai pukul 08.00 WIB hingga jelang shalat Jumat.
TERKAIT:
 
  • Darurat Politik Uang, Lampung Selatan-Pesawaran-Tubaba Membara
  •  

    LAMPUNGPAGI.COM -- Front persatuan lintas elemen masyarakat Lampung
    Selatan (Lamsel) yang tergabung Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi
    Lampung (Kopdar) membuktikan keseriusan menggelar aksinya melawan dugaan
    praktik politik uang dalam hajat demokrasi Pilgub Lampung 2018.

    Pantauan
    redaksi, ratusan massa Kopdar yang dikomandoi Nurul Ikhwan ini dengan
    tertib menggelar aksinya di kantor Bupati dan DPRD Lamsel setelah long
    march dari Lapangan Cipta Karya di Kalianda, Jumat (6/7/2018) mulai
    pukul 08.00 WIB hingga jelang shalat Jumat.

    Aksi massa
    menggelorakan tuntutan menolak hasil Pilgub Lampung 27 Juni 2018 yang
    dipenuhi dugaan keras praktik politik uang secara terstruktur,
    sistematis, dan massif (TSM) yang dilakukan paslon Gubernur-Wagub
    Lampung 2019-2024 nomor urut tiga, Arinal Junaidi-Chusnunia Chalim di
    seluruh penjuru Lampung sejak H-10 hingga serangan fajar jelang
    pencoblosan 27 Juni.

    Lalu, menuntut tangkap dan penjarakan bos
    PT. Sugar Group Companies (SGC, Red) Nyonya Purwanti Lee dan Gunawan
    Jusuf yang patut diduga jadi aktor utama penyandang dana kampanye paslon
    Arinal-Nunik dan ditengarai berusaha menghalalkan segala cara demi
    membajak demokrasi di Lampung demi melindungi kepentingan jahat
    korporasinya.

    Terakhir, massa aksi menuntut tangkap dan adili
    dugaan praktik pengemplangan pajak SGC, buka kembali dan usut tuntas
    kasus penyerobotan lahan rakyat yang dengan biadab dan sewenang-wenang
    dilakukan SGC, dan ukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) SGC.

    Di
    bawah pengawalan penuh aparat Polres Lamsel dan Polsek Kalianda, massa
    nampak antusias menyimak orasi politik yang disampaikan bergantian para
    pimpinan elemen.

    "Tolak Arinal! Usir cukong! Bawaslu jangan letoy! (lamban, Red)," teriak massa sahut-menyahut mengikuti komando orator.

    Saat
    diterima pimpinan DPRD Lamsel yang diwakili Komisi A dan Komisi C,
    Korlap Kopdar Nurul Ikhwan menyampaikan pernyataan sikap. Pertama,
    meminta Bawaslu dan Gakkumdu Lampung menindak tegas dan
    mendiskualifikasi paslon Arinal-Nunik yang patut diduga kuat melakukan
    kejahatan politik uang dalam Pilgub Lampung 2018.

    Kedua, menuntut
    tangkap dan adili cukong SGC yang patut diduga keras jadi sponsor utama
    penyandang dana kampanye tak wajar demi memenangkan paslon
    Arinal-Nunik. Ketiga, meminta audit independen atas kebenaran laporan
    dana kampanye paslon Arinal-Nunik.

    Keempat, memperjuangkan
    pemurnian demokrasi Lampung dari kepentingan anasir jahat cukong dan
    kepentingan korporasi SGC yang diduga melakukan apa saja termasuk
    melakukan kejahatan politik uang dan demokrasi transaksional demi
    memandulkan kedaulatan 9,5 juta rakyat Lampung.

    Kelima, menolak
    paslon Cagub-Cawagub Lampung pelaku politik uang. Keenam, mengajak
    rakyat, elite politik, tokoh masyarakat dan siapa pun untuk bersatu
    dalam front barisan perlawanan atas kejahatan politik uang dalam Pilgub
    2018.

    "Ketujuh, menuntut dilakukan pemilihan ulang jika
    pelanggaran pidana politik uang dalam Pilgub Lampung 2018 ini terbukti,"
    beber Nurul.

    "Kami yakin rakyat setuju, yang namanya agung di
    janji namun lancung di aksi adalah bentuk penghianatan tak termaafkan,
    karena itu wajib diperangi," pungkasnya.

    Gelombang aksi massa
    dengan isu sentral yang hampir seragam, menolak hasil Pilgub Lampung
    2018, menuntut diskualifikasi paslon Arinal-Nunik dan menuntut usut
    tuntas "dalang" politik uang SGC ini secara sporadis berlangsung di 8
    kabupaten/kota se-Lampung sepanjang minggu ini.

    Selain di
    Kalianda, aksi menolak dan mendesak pembatalan hasil Pilgub Lampung 2018
    hari ini (6/7/2018) juga menggetarkan Bumi Andan Jejama Pesawaran.
    Ratusan massa mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Pesawaran Menggugat
    "ngeluruk" ke sekretariat KPU dan Panwaslu Pesawaran, Jumat (6/7/2018)
    pukul 10.00 WIB.

    Dipimpin korlap aksi, Hipni, massa aksi asal
    beberapa kecamatan itu meminta penegak hukum dan penyelenggara Pilgub
    mengusut tuntas dan menindak tegas politik uang saat berlangsung pilkada
    27 Juni 2018.

    "Apabila terbukti, kami meminta penegak hukum dan
    penyelenggara pemilu menggugurkan kemenangan paslon yang terindikasi
    melakukan money politics," kata Hipni kepada komisioner KPU Pesawaran
    Yatin yang menemui perwakilan massa di halaman KPU setempat.

    Di
    hadapan pengunjuk rasa, Yatin yang mengaku mewakili Ketua KPU Pesawaran
    itu berjanji akan meneruskan aspirasi massa ke KPU Provinsi Lampung.
    "Hari ini juga kami akan langsung meneruskan tuntutan ini ke KPU
    Provinsi," janji Yatin.

    Mendengar hal itu, massa kompak merapikan
    barisan guna melanjutkan aksinya ke Panwaslu setempat, yang kembali
    berlangsung tertib dikawal ketat aparat Polres Pesawaran.

    Di
    Tulangbawang Barat (Tubaba), ratusan massa aksi yang terhimpun Koalisi
    Rakyat Menggugat Pilkada Lampung 27 Juni 2018 juga mendatangi
    sektetariat Panwaslu setempat, di Tiyuh Candra Mukti, Tulangbawang
    Tengah, hari ini.

    Dalam orasinya, korlap aksi Ahmad Huzaini
    membelejeti ketidakberdayaan penyelenggara pilkada, penegak hukum dan
    rakyat pemilih Pilgub Lampung 2018 di Tubaba menggulung praktik
    pembajakan demokrasi rakyat yang terang-terangan dilakukan SGC-Nyonya
    Purwanti Lee.

    “Luar biasa! Panwaslu, penegak hukum, KPU sudah
    melihat, apalagi masyarakat sudah melihat kecurangan sistematis dan
    politik uang yang dilakukan paslon nomor urut tiga secara
    terang-terangan. Arinal-Nunik sudah harus didiskualifikasi dari peserta
    Pilgub Lampung,” pekik Ahmad Huzaini.

    "SGC bukan hanya campur
    tangan dalam Pilgub Lampung, melainkan sudah terang-terangan mendanai
    Arinal-Nunik untuk menangkan Pilgub dengan cara-cara yang hina, dengan
    cara-cara yang sudah melenceng jauh dari norma-norma demokrasi," ujarnya
    berapi-api.

    Sementara, penanggung jawab aksi Ponco Nugroho
    menambahkan, pihaknya kecewa oleh kepongahan SGC-Nyonya Lee atas
    kesewenangannya yang makin terlihat ingin merusak indahnya pesta
    demokrasi lima tahunan dan mencederai kehidupan demokrasi rakyat
    Lampung.

    "Kami minta Panwaslu, KPU, dan penegak hukum pilkada
    tetap menjaga profesionalisme, mengusut tuntas asal-usul sumber dana
    kampanye Arinal-Nunik yang tak wajar, serta usut tuntas uang pajak SGC,”
    pintanya, yang kemudian mengomandoi aksi penandatanganan kain kafan
    simbol kematian demokrasi Lampung sebelum diserahkan ke jajaran Panwaslu
    Tubaba.

    Demi menyambut tuntutan massa aksi, Ketua Panwaslu
    Tubaba Midiyan menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku
    pengawas pemilu, pihaknya senantiasa mengedepankan independensi dan
    profesionalisme.

    Termasuk dalam menangani data laporan dan temuan
    dugaan pelanggaran Pilkada Lampung di Tubaba yang diakuinya telah
    disampaikan seluruhnya ke Bawaslu Lampung. "Kami tegaskan, semua data
    pelanggaran pilkada tak ada lagi yang tersisa di Panwas, semua sudah
    kami sampaikan ke Bawaslu Lampung,” kata Midiyan.

    Mendengar
    penegasan itu, ratusan massa Koalisi Rakyat Menggugat yang dijaga ketat
    aparat Polres Tubaba dan Polsek Tuba Tengah akhirnya membubarkan diri.
    (LPM-7)


    Editor: Dedy Kurniawan



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan kirim ke: Redaksi: Jln. Urip Sumoharjo No.130 Bandar Lampung
    Telp. (0721) 5602599 Fax. (0721) 5602599
    Email: lampung.pagi@gmail.com, lampungpagimedia@gmail.com.
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Darurat Politik Uang, Lampung Selatan-Pesawaran-Tubaba Membara
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    SALAM PAGI

    DISKUALIFIKASI OTAK POLITIK UANG DAN KECURANGAN PILKADA
     
     
     
     
    Kanal & Rubrik : Politik Orkes Hukrim Ekbis Pemerintahan Pendidikan Pariwisata Umum
    Internasional Salam Pagi

    © 2016 PT. Lampung Pagi Media, All Rights Reserved
    Lampung : Bandar Lampung Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur
    Lampung Utara Mesuji Metro Pesawaran Pesisir Barat Pringsewu Tanggamus
    Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan
    Management : Redaksi Disclaimer Dewan Pers